KUNINGAN (MASS) – Didi Mulyadi merupakan calon legislatif yang diusung oleh partai Gelora dan Atang merupakan calon legislatif yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. Menarik melihat ruang perdebatan antara kedua calon legislatif mengenai permasalahan-permasalahan di Kabupaten Kuningan khususnya mengenai permasalahan sosial dan ekonomi. Sebelum berkomentar mengenai narasi-narasi yang dibangun oleh kedua calon legislatif perlu diketahui bahwasannya permasalahan pada pemerintahan baik tingkat lokal maupun nasional sangatlah kompleks.
Saya melihat dari perspektif komunikasi politik bahwasannya Atang lebih matang, siap dan secara persuasif mampu untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Atang lebih bersikap defensive dengan menunjukan kesiapannya untuk berkompetisi dalam Pemilu karena pembawannya yang tenang dan menguasai permasalahan di lapangan. Sedangkan Didi Mulyadi lebih bersikap offensive, pembawaan yang menggebu-gebu dan kurangnya kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan-pesan politik.
Saya melihat motivasi kedua calon legislatif yang paling fair adalah motivasi Atang yang membawa tiga motivasi mencalonkan diri sebagai calon legislatif yaitu menciptakan legacy untuk dirinya dan keluarganya, memperjuangkan nilai-nilai partai dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dibandingkan dengan Didi Mulyadi yang menurut saya terlalu retorik dan narasinya begitu tamplate mengenai pengabdian, tanpa pamrih, memperjuangkan rakyat, menjadi representasi rakyat, dan lain sebagainya.
Saya selalu percaya bahwa politik bukanlah ruang hampa tanpa kepentingan, kalau saya melihat calon legislatif Didi Mulyadi yang beberapa kali mengutip kalimat-kalimat agama yang menjadi landasan berfikir memang bukanlah suatu yang dilarang namun terlalu naif kalau berpolitik praktis hanya sebatas untuk mengabdikan diri. Tentu akan ada kepentingan dibalik dari yang dilakukan dan diperbuat untuk kepentingan elektoral.
Didi Mulyadi beberapa kali menyalahkan proses pencitraan yang dilakukan oleh calon legislatif baik melalui baligho atau media kampanye lainnya. Dalam konteks politik elektoral pencitraan adalah sebuah keharusan dan perlu dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui media kampanye apapun. Beberapa kali Didi Mulyadi secara terus menerus menjelaskan mengenai kontribusinya dalam membantu beberapa masyarakat yang dibarengi dengan kalimat membantu tanpa pamrih menurut saya itu terlalu naif dan secara tidak langsung sebenanya beliau sedang mengkampanyekan dirinya, tentu hal ini kontradiksi dengan narasi-narasi yang dibangun sebelumnya.
Berbeda dengan Atang menurut saya beliau lebih mengerti permasalahan-permasalahan di lapangan, baik di masyarakat maupun dinamika yang terjadi di pemerintahan yang tidak mudah untuk memvonis dan menyederhanakan permasalahan yang ada. Tentu ini adalah kelebihan Atang karena memang beliau mengerti permasalahan yang ada dan ini menjadi kelebihannya dalam proses membranding dirinya kepada publik.
Saya melihat beliau juga cukup objektif, hal ini dapat ditinjau walaupun dirinya diusung oleh PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang Pemilu di Kabupaten Kuningan, namun beliau tetap memberikan kritikan-kritikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang menurutnya sangat buruk dengan tidak adanya kehadiran pemerintah atas permasalahan di masyarakat.
Selain itu beliau juga cukup proporsional dan capable karena beliau mengerti betul fungsi lembaga legislatif dan dalam menjalankan fungsi serta peran untuk mendukung proyeksi politiknya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan permasalahan yang ada.
Saya sepakat bahwa segala bentuk proses pembangunan itu harus berdasarkan kajian yang matang secara empiris tentunya agar dapat dipertanggung jawabkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh Korea Selatan adalah salah satu negara dunia ketiga yang sukses dalam melakukan proses industrialisasi dibandingkan dengan negara dunia ketiga lainnya dikarenakan proses pembangunan di sana berdasarkan hasil kajian yang sangat matang sehingga anggaran untuk riset pun sangatlah besar dibandingkan dengan Indonesia.
Namun apabila melihat sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan legislatif apakah benar-benar narasi pembangunan yang dibangun oleh kedua calon legislatif tersebut akan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan esensinya. Saya cukup ragu, karena proses liberalisasi politik sangat jauh untuk menciptakan sistem meritokrasi, karena tentunya cost politics yang sangat mahal dalam pelaksanaan Pemilu pada tingkatan apapun akan selalu menciptakan hubungan timbal balik secara transaksional.
Berbicara mengenai pendidikan, apakah realisasi anggaran 20% untuk pendidikan akan benar-benar teralisasikan karena dalam beberapa fenomena yang ada realisasi anggaran untuk pendidikan justru tidak terimplementasi secara esensial.
Kalau melihat konteks sistem demokrasi dimana rakyat menjadi entitas penting yang sangat fundamental tentu pelibatan masyarakat sebagai salah satu elemen sangatlah penting.
Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kuningan tentu sangat membutuhkan peran partisipasi masyarakat, karena konsep demokrasi merupakan konsep yang tidak akan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dan kepentingan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga inilah yang akan menjadi tugas kedua calon legislatif tersebut baik terpilih ataupun tidak untuk terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat yang saat ini justru telah terdegrasasi oleh partai politik sebagai institusi demokrasi yang gagal melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dibuktikan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin tinggi.***
Penulis : Farhan Miftahudin
Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran
