KUNINGAN (MASS) – Perdebatan soal wacana penyerahan pengelolaan RS Linggarjati ke Pemerintah Provinsi Jabar rupanya makin panas. HM Ridho Suganda selaku putra dari Alm H Aang Hamid Suganda angkat bicara yang intinya menolak.
Di tempat lain, Nuzul Rachdy yang sama-sama berasal dari PDIP juga seirama dengan Ridho. Bahkan politisi yang kini masih menjabat ketua DPRD tersebut menilai, penyerahan RS Linggarjati terbilang pemikiran pragmatis.
“Kritik keras M Ridho Suganda atas wacana diserahkannya pengelolaan RS linggarjati ke propinsi adalah hal yang lumrah karena beliau adalah anak dari mantan Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda dan ibu Utje yang dalam sejarahnya dengan susah payah membangun RS linggarjati dari yang awalnya tempat itu sebagai tempat kumuh menjadi RS yang cukup mentereng dan bisa melayani masyarakat Kuningan wilayah utara yang jauh dari RS di wilayah kota,” kata Zul, Minggu (10/8/2025).
Ia menegaskan, pandangan salah satu anggota dewan yang mewacanakan RS Linggarjati diserahkan pengelolaannya ke propinsi adalah pandangan pribadi, bukan pendapat DPRD secara kelembagaan. Kalaupun saat ini RS menghadapi persoalan karena satu kasus hendaknya jangan buru-buru mengambil sikap yang kontra profuktif.
“Kita sudah susah payah membangun RS dengan proses yang panjang, tiba tiba mau diserahkan pengelolaannya kepada propinsi adalah pemikiran yang tidak masuk akal, sepertinya kita mudah menyerah dengan tantangan. Saya yakin SDM di Kabupaten Kuningan cukup mampu menghadapi persoalan,” tandas Zul.
Arief Adriansyah, Aktivis Sosial dan Pemerhati Kebijakan Daerah. (Dok. Arief)
Sebaliknya, Arief Adriansyah, seorang pemuda Kuningan yang dikenal aktif dalam isu sosial dan pembangunan daerah, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana alih kelola RS tersebut.
Menurutnya, langkah ini menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Kuningan yang selama ini terkendala berbagai keterbatasan.
“Alih kelola RSUD Linggajati ke Pemprov Jabar adalah langkah yang sangat tepat. Tujuannya jelas, agar masyarakat Kuningan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih modern, dan lebih terjangkau,” ujarnya.
Arief menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi RSUD Linggajati, sebagaimana diungkapkan Fraksi PKS DPRD Kuningan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Selasa (5/8/2025). Ia menyebut tiga isu utama yang menjadi sorotan, yakni status lahan rumah sakit yang belum jelas, keterbatasan sarana dan prasarana yang memerlukan investasi besar, serta minimnya dokter spesialis.
“Ketiga masalah ini bukan isu baru. Status lahan yang tidak jelas menghambat pengembangan fisik rumah sakit, alat-alat medis banyak yang ketinggalan zaman, dan kekurangan dokter spesialis membuat pasien sering dirujuk ke rumah sakit di luar Kuningan, seperti ke Bandung. Ini memberatkan masyarakat, terutama yang kurang mampu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung situasi keuangan daerah Kuningan yang tengah menghadapi tantangan serius, sebagaimana terungkap dalam laporan realisasi APBD semester pertama 2025.
Berdasarkan data yang disampaikan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar M.Si dalam Rapat Paripurna (8/8/2025), realisasi pendapatan daerah baru mencapai 36,76% dari target Rp 2,9 triliun, atau sekitar Rp 1 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi 38,95%, sementara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Antar Daerah juga di bawah target, masing-masing 38,65% dan 12,52%.
“Dengan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, sangat sulit bagi Pemkab Kuningan untuk mengalokasikan anggaran besar guna memenuhi kebutuhan RSUD Linggajati. Pemprov Jabar, dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, bisa menjadi solusi untuk menutup gap ini,” ungkap Arief.
Arief juga mencontohkan keberhasilan wacana serupa di daerah lain, seperti RSUD MA Sentot Patrol di Indramayu yang telah diserahkan ke Pemprov Jabar untuk ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe A dengan pelayanan yang lebih luas, tidak hanya untuk warga Indramayu tetapi juga Subang dan Majalengka.
“Indramayu sudah membuktikan bahwa alih kelola ke provinsi bisa meningkatkan kualitas layanan. Saya yakin, jika RSUD Linggajati dikelola Pemprov Jabar, kita bisa memiliki rumah sakit rujukan yang lebih baik, dengan dokter spesialis yang memadai dan sarana prasarana modern,” tandasnya.
Lebih lanjut, Arief menyinggung kasus somasi yang diterima RSUD Linggajati terkait dugaan kelalaian pelayanan yang menyebabkan kematian bayi, sebagaimana dilaporkan pada 14 Juli 2025. Menurutnya, insiden ini mencerminkan urgensi perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan.
“Kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Dengan pengelolaan oleh Pemprov Jabar, kita bisa berharap adanya standar pelayanan yang lebih tinggi, pengawasan yang lebih ketat, dan investasi yang memadai untuk SDM serta fasilitas,” tambahnya.
Arief menekankan pentingnya mempertimbangkan status ekonomi masyarakat Kuningan yang mayoritas berada di kalangan menengah ke bawah. Dengan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disalurkan ke puskesmas-puskesmas di Kuningan, ia berharap alih kelola RSUD Linggajati dapat memperkuat integrasi sistem kesehatan daerah.
“Banyak masyarakat Kuningan yang mengandalkan JKN untuk akses kesehatan. Jika RSUD Linggajati dikelola provinsi, fasilitasnya bisa ditingkatkan untuk mendukung program JKN, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk jauh-jauh ke Bandung dengan biaya besar,” jelasnya.
Mengacu pada pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait alih kelola RSUD dr Soekardjo di Tasikmalaya, Arif optimistis Pemprov Jabar memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah. Dedi Mulyadi, dalam pernyataannya pada 6 Agustus 2025, menyatakan kesiapan Pemprov Jabar untuk mengambil alih pengelolaan rumah sakit daerah yang terkendala SDM, finansial, dan sarana prasarana, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum.
“Pemprov Jabar di bawah Pak Dedi sudah menunjukkan niat baik. Kuningan harus memanfaatkan peluang ini. Alih kelola bukan soal melepas tanggung jawab, tetapi soal memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Arief.
Menutup pernyataannya, Arief mengajak semua pihak, termasuk Pemkab, DPRD, dan masyarakat Kuningan, untuk mendukung wacana ini demi kepentingan bersama.
“Mari kita pikirkan masa depan kesehatan masyarakat Kuningan. Alih kelola ke Pemprov Jabar bukanlah langkah mundur, tetapi langkah maju untuk memastikan RSUD Linggajati menjadi rumah sakit yang benar-benar bisa diandalkan,” pungkasnya. (deden)
