KUNINGAN (MASS) – Belum genap sepekan dua perhargaan diraih Pemkab Kuningan dan terbaru pengharagaan Anubhawa Sasana Desa dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona H Laoly. Penghargana diterima oleh Wakil Bupati Kuningan M Ridho Suganda pada Rabu (4/12/2019).
Wabup didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten kuningan Budi Alimudin menerima pengharagan ini. Penghargana diberika kepada bupati atas jasanya telah membina dan mengembangkan desa-desa binaan di wilayah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sebagai Desa Sadar Hukum.
Atas penghargaan Anubhawa Sasana Desa tersebut beberapa desa di Kabupaten Kuningan turut pula meraih medali penghargaan yang diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, diantaranya yaitu Desa Mancagar dan Desa Cirukem Kecamatan Garawangi. Lalu Desa Wanasaraya Kecamatan Kalimanggis dan Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi.
Penilaian berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180.05/KEP.497-HUKHAM/2017 tentang Tim Peniali Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinai Jawa Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan kerjasama serta Bagian Hukum Kabupaten/Kota.
Yasonna dalam sambutannya menyebutkan bahwa desa/kelurahan sadar hukum merupakan salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum di Indonesia, terutama di masyarakat level bawah. Program tersebut akan melibatkan camat hingga aparat desa, menurutnya mereka memiliki peran penting untuk keberhasilan program desa/kelurahan sadar hukum.
“Nah, ini adalah upaya kami dari level masyarakat bawah yang harus meningkatkan kesadaran hukumnya. Camat juga aparat dari biro hukum, akan terus membantu kelompok-kelompok sadar hukum,” lanjut dia.
Sebab lanjut dia, hukum merupakan salah satu alat menjaga tatanan masyarakat agar hidup dengan tentram. Kesadaran akan hukum juga akan berkesinambungan dengan kemajuan bangsa, termasuk pembangunan nasional.
“Kita tidak bisa membayangkan daerah provinsi, desa atau masyarakatnya tidak taat hukum, maka bisa menjadi kerusuhan, ketidaktertiban, orang akan melanggar hukum, melakukan perbuatan sesukanya dan ini akan menghambat kita melakukan pembangunan nasional,” ujar dia
Wakil Bupati, M Ridho Suganda, berterima kasih kepada aparatur desa dan kecamatan yang sudah berupaya memberikan pembinaan masyarakat akan sadar hukum. Prestasi ini pula tak lepas dari kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan dengan progam sosialiasi yang dilakukan kepada masyarakat.
“Saya sangat sepakat yang disampaikan oleh pak menteri. Kita harus berupaya untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kesadaran dan ketaatan terhadap semua regulasi, dengan begitu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang berkesinambungan akan hadir demi kemajuan kabupaten kuningan, termasuk pembangunan nasional,” ujar Wabup Edo. (agus)
