JAKARTA (MASS) – Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut tidak berjalan sendiri, tetapi selaras dengan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan, saat dirinya bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dilantik, Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan mereka untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Data BPS menunjukkan 3,1 juta penduduk berada di kategori miskin ekstrem yang harus diselesaikan sebelum 2026. Sementara itu, angka kemiskinan secara keseluruhan yang mencapai 8,57 persen ditargetkan turun di bawah 5 persen pada 2029,” jelasnya yang dikutip dari Indonesia.go.id pada Selasa (27/5/2025).
Wamensos menekankan, tugas besar itu memerlukan kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia mencontohkan Naila, seorang anak dari Makassar yang pernah diperkenalkan Presiden Prabowo dalam acara Halalbihalal Presiden RI bersama Purnawirawan TNI-Polri.
“Naila tinggal di rumah bedek beratap seng yang tanahnya masih sengketa. Kami bersama walikota Makassar mengurus pendidikan dan kesejahteraan Naila dan keluarganya, bahkan rumahnya pun diurus. Semua kementerian terlibat,” katanya dalam sebuah acara yang digagas Gempita di Galeri Cemara.
Lebih jauh, ia menekankan, Kemensos selama ini berfokus pada upaya di hilir, yakni bantuan sosial. Namun, Presiden Prabowo mendorong transformasi untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri. Konsep pemberdayaan tersebut bertujuan memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Saat ini, program-program Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi ujung tombak. Dengan anggaran sekitar Rp75 triliun, kedua program itu disalurkan langsung ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat.
Terkait Sekolah Rakyat, Wamensos menyebutkan 65 sekolah siap beroperasi mulai Juli 2025, dan jumlahnya akan ditingkatkan hingga 100 sekolah pada akhir tahun. Sekolah-sekolah tersebut memanfaatkan bangunan milik Kemensos, dan pelaksanaannya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dukungan daerah sangat penting, terutama dalam penyediaan lahan, perizinan, akses jalan, air, dan listrik.
Senada dengan itu, Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Isra Ramli, mengatakan, pemerintah melalui tiga kementerian utama yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan, memiliki mandat untuk memajukan kesejahteraan umum.
“PCO terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa program-program Presiden Prabowo tidak hanya menyasar satu kelompok, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Menurut Isra, fokus pemerintah saat ini tidak hanya sekadar membantu, tetapi juga memberdayakan. Ia mencontohkan Sekolah Rakyat sebagai program dengan ekosistem yang saling menguatkan.
“Kita beruntung memiliki Presiden dengan visi besar dan teknokratis. Sekarang kita tidak lagi berdebat soal ideologi, tetapi bagaimana mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan,” tegas Isra. (argi)
